Kebijakan pemerintah di bidang pertanian

Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian 

KEBIJAKAN PEMERINTAH dalam PEMBANGUNAN PERTANIAN 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak pulau. Tidak heran Indonesia di juluki zamrud khatulistiwa. Itu karena hijaunya negeri tercinta ini. Sudah jelas dengan keadaan yang seperti ini, membuat Indonesia mempunyai komoditas terbanyak bahkan utama di sektor pertanian.  Pada dasarnya pembangunan pertanian di Indonesia sudah berjalan sejak masyarakat Indonesia mengenal cara bercocok tanam, namun perkembangan tersebut berjalan secara lambat. Pertanian awalnya hanya bersifat primitif dengan cara kerja yang lebih sederhana. Seiring berjalannya waktu, lama kelamaan pertanian berkembang menjadi lebih modern untuk mempermudah para petani mengolah hasil pertanian dan mendapatkan hasil terbaik dan banyak

KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PERTANIAN DIPERLUKAN KARENA BEBERAPA HAL:  Untuk stabilisasi harga input dan outputq  Kegagalan pasar timbul karena eksternalitas.  Beberapa bentuk intervensi pemerintah seperti pajak, subsidi, pengawasan regulasi perlu ditetapkan sehingga biaya penerimaan akan sepenuhnya menggambarkan biaya eksternalitas.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Bidang Pertanian Mencakup Beberapa Hal: • Kebijakan Harga • Kebijakan Perdagangan • Kebijakan Subsidi • Kebijakan Struktural • Kebijakan Pengaturan • Kebijakan Fasilitas • Kebijakan Intervensi • Kebijakan Pemasaran

 Program Pemerintah Lainv  Monopoli dan manipulasi oleh pemerintah¨  Penelitian dan pembangunan station percobaan¨  Pembentukan pusat-pusat penelitian¨  Penetapan pajak, bea cukai¨  Marketing agreement¨  Pengawasan produk¨  Penjatahan barang¨

Strategi Kebijakan Pertanianv  Usaha pengembangan ekonomi lebih difokuskan pada¨ sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai petani  

Program industrialisasi mestinya difokuskan pada¨ aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas.  Pendidikan menjadi pra-syarat utama pembangunan dan¨ ini harus dapat dijangkau olehgolongan mayoritas  Dalam pembangunan Pertanian, prioritas bukan sekedar¨ memproduksi komoditi, tapi penciptaan nilai tambah (value added). 

Industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani¨ sebagian besar hasil pertanian terutama perkebunan masih diolah di luar Indonesia,misalnya karet, crude plam oil/CPO, kakao, dll. Hal ini sebenarnya sangat mendukung industrialiasi, oleh karena itu sebaiknya produk bukan dijual sebagai barang mentah.  Terkait dengan efisiensi, program swastanisasi/privatisasi¨ perlu persiapan, karena liberalisasi yang terburu-buru akan sangat berbahaya.  Peran dan intervensi pemerintah untuk memberi prioritas¨ pada ”mayoritas” tetap diperlukan, bukan sepenuhnya diserahkan pada “market mechanism” (invisible hand).  Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan capur¨ tangan dan atau peran pemerintah.

Kebijakan-Kebijakan yang Sudah Dilakukan Olehv Pemerintah Era Orde Baru dan Reformasi dalam Pembangunan Pertanian. 1. Kebijakan Pertanian di Era Orde Baru a. REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) b. Revolusi Hijau Revolisi Hijau merupakan upaya untuk meningkatkan produksi biji-bijian dari hasi penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari beragam varietas gandum, padi dan jagung yang membuat hasil panen komoditas meningkat di negara- negara berkembang. c. Pembangunan Irigasi dan Produksi Padi d. BIMAS, INMAS, INSUS dan Panca Usaha Pertanian.

Kebijakan Pertanian di Era Reformasi a. SRI (System of Rice Intensification) Perkembangan pdi SRI (System of Rice Intensification) yang terkenal dengan motonya “More Rice with Less Water” atau hasil beras meningkat dengan penggunaan air yang sedikit. b. Pembangunan Pertanian Lahan Beririgasi Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi, pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan melalui azas partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

 Kesimpulan www.themegallery.com Penetapan kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian, diterapkannya pertanian berkelanjutan, penerapan sumberdaya baik manusia maupun sumberdaya alam seoptimal mungkin, dan mempermudah akses modal untuk para petani. Semua hal ini bertujuan sebagai peningkatan produktivitas dan sumber ekonomi rakyat juga negara yang teraplikasikan dalam bentuk pembangunan pertanian.

 www.themegallery.com

Beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat universal :

Subsidi
- Subsidi yang diberikan atas produksi suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut turun, karena biaya produksi menjadi lebih rendah.
- Subsidi dapat dinikmati oleh produsen dan konsumen, sebab dengan biaya produksi lebih rendah maka harga beli konsumen juga lebih murah, artinya harga penawaran berkurang.

Kontrol Harga Pasar (Market Price Controls)
- Pemerintah meyakini bahwa harga pasar yang terjadi untuk komoditas tertentu adalah unfair untuk pembeli maupun penjual (konsumen atau produsen)
- Sehingga mengakibatkan pemerintah melakukan kebijakan seperti : Harga atap (price ceilings) dan harga dasar ( Price floors)

Pajak
Tujuan Pemerintah
- Meningkatkan penerimaan pemerintah.
- Membatasi produksi.

Dampak Pajak
- Pajak akan mempengaruhi aktifitas pasar. Jumlah barang yang dijual akan semakin kesedikit
- Produsen dan konsumen akan terkena dampaknya

Tarif
- Pajak yang diberlakukan pada barang yang diimpor yang ditujukan untuk melindungi produsen domestik.
- Tarif dibayarkan oleh pengimpor domesik sehingga harga domestik lebih tinggi dari pada harga dunia
- Adanya tarif menyebabkan harga domestik meningkat (PW +Tarif), kemudian menyebabkan menurunnya impor

Tarif yang diberlakukan negara kecil
- Negara kecil adalah pangsanya terhadap pasar dunia adalah kecil, sehingga tidak bisa mempengaruhi harga dunia
- Negara besar adalah pangsanya terhadap pasar dunia adalah besar, sehingga dapat mempengaruhi perubahan harga dunia

QUOTA IMPOR
- Quota impor adalah restriksi langsung pada kuantitas barang yang yang ditujukan untuk melindungi produsen domestik.
- Quota impor diberlakukan pada pengimpor dengan sistem quota (jika pengimpornya banyak sering terjadi kesulitan bahkan adanya KKN)
- Quota impor menyebabkan jumlah impor berkurang , kemudian menyebabkan naiknya harga domestik melebihi PW

Thank’s  sudah baca blog saya

Semoga infonya bermanfaat^^

Brian Rocky